Rabu, 13 Desember 2017 10:55:35 WIB


Profesionalisme adalah bagian dari sebuah komitmen diri. Begitu juga Pemerintah, ketika sebuah komitmen diucapkan, maka hal terbaik yang mesti dilakukan oleh Pemerintah adalah mendukung upaya pencapaian tingkat profesionalisme secara maksimal.

Mungkin seperti itulah dasar yang pada akhirnya menjadi latar belakang keluarnya Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI. Sehingga dengan keluarnya peraturan tersebut, jalan terbaik bagi para broker adalah mencoba mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari peraturan tersebut. “Permendag : 51/M-DAG/PER/7/2017 adalah bentuk perhatian Pemerintah terhadap profesi broker di Indonesia, “ kata Hartono Sarwono Ketua Umum DPP AREBI (Asosiasi Real Estat Broker Indonesia). Oleh karena itu Hartono selaku ketua menghimbau agar siapapun yang merasa dirinya sebagai broker property coba memahami dan mengikuti apa yang diinginkan dari terbitnya peraturan tersebut.

                Karena peraturan dibuat sejatinya bukan untuk membatasi sepak terjang para broker di Indonesia. Tapi justru dengan adanya peraturan tersebut makin menguatkan keberadaan dan legalitas profesi broker di Indonesia. Hartono menjelaskan, “ Seperti pada Pasal 1 Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut SIUP-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantaraan perdagangan property. Artinya apa, bahwa dimanapun kantor broker beroperasi selama masih ada di wilayah Indonesia, maka wajib memiliki SIU-P4.”

                Konsekuensi dari adanya SIUP-P4 adalah, bahwa perusahaan broker wajib hukumnya mencantumkan nomor SIUP-P4 nya dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan bisnis property. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 23 : Setiap P4 wajib mencantumkan nomor SIUP-P4 di tempat yang mudah terlihat pada setiap kegiatan publikasi, baik pada media cetak , media elektronik, maupun media lainnya. Jika perusahaan melanggar ketentuan ini, maka kantor yang bersangkutan akan terkena sanksi dari Pemerintah. Dengan adanya kondisi seperti ini, sudah pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Satu sisi pengembang (klien) merasa aman bahwa perusahaan broker yang menjadi partnernya adalah perusahaan broker yang jelas legalitasnya. Sementara bagi konsumen, dengan adanya nomor SIUP-P4 makin mengamankan posisinya dari tindakan illegal atau kurang terpuji dari broker yang bersangkutan.

                Begitupula ketika broker bicara soal komisi atau fee sebagai imbalan dari jasa mereka. Jika dahulu mungin sulit berlaku professional karena batasan komisi atau fee kadang sering dilanggar. Tapi kini batasannya jelas, sesuai pasal 12. Pasal : 12 (2) Dalam hal P4 melaksanakan jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, P4 berhak menerima komisi yang besarnya paling sedikit 2% (dua persen) – 5% (lima persen) dari nilai transaksi. (3) Dalam hal P4 melaksanakan jasa sewa menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, P4 berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa paling sedikit 5% (lima persen) – 8% (delapan persen) dari nilai transaksi.

                Mungkin kita bertanya, apakah dengan adanya batasan ini artinya komisi broker minimal 2% untuk jual beli dan 5% untuk sewa menyewa. Bagaimana jika pemberi tugas memberikan komisi di bawah 2%. “Sekalipun tidak layak dan tidak wajar, tapi jika kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut, maka siapapun tidak bisa ikut campur dalam penentuan komisi tersebut, “begitulah Hartono Sarwono menjelaskan. Namun sebaiknya jika broker tersebut ingin berlaku professional sebaiknya hindari kesepakatan yang nilainya di bawah standar.

                Ada beberapa hal yang membuat saat ini seorang broker sudah selayaknya berlaku professional. Karena seperti yang dijelaskan dalam Permendag : 51/M-DAG/PER/7/2017. Bahwa jasa yang bisa dilakukan oleh broker atau kantor broker cukup luas, seperti dalam Pasal : 6. Kegiatan usaha P4 meliputi:

  1. jasa jual beli Properti;
  2. jasa sewa-menyewa Properti;
  3. jasa penelitian dan pengkajian Properti; - 7
  4. jasa pemasaran Properti ; dan/ atau
  5. jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti.

                Namun jangan salah, dari setiap pekerjaan tersebut seorang broker atau kantor brokerpun harus tetap mengedepankan profesionalisme dalam setiap tindakannya. Karena jika salah dalam bertindak sanksi yang paling fatal adalah mencabut legalitas dari kantor broker atau broker yang bersangkutan. Artinya dengan tindakan tersebut yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai sebuah kantor broker atau broker properti.

                Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 : bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar oleh kantor broker seperti :

  1. memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan; dan/ atau
  3. melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

                Itulah sebuah konsekuensi dari sikap profesionalisme yang mesti dijalankan dalam bisnis broker

di Indonesia. Semua pihak perlu memahami dan menjalankan apa yang ada dalam peraturan tersebut dengan benar jika ingin bisnis broker berjalan dengan lebih baik. Karena apapun kondisinya, yang jelas dengan adanya Permendag yang baru ini jelas memberikan perlindungan para broker dan kantor broker tidak saja dari praktek illegal para kantor broker dalam da luar negeri. Juga melindungi dari siapapun yang mencoba berlaku tidak adil dalam prakteknya bekerjasama dengan kantor broker dan broker di Indonesia.